Keterbukaan Informasi

Banyak negara yang memiliki peraturan yang secara umum disebut sebagai undang-undang Keterbukaan Informasi dalam bentuk yang berbeda-beda di masing-masing tempat. Peraturan tersebut disahkan untuk memberikan hak hukum bagi warga negara untuk memperoleh informasi yang dipegang oleh pemerintah, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sipil untuk menuntut pertanggung-jawaban dari pemerintah.

Peraturan-peraturan tersebut secara umum menjelaskan mengenai jenis-jenis informasi yang seharusnya bisa diakses oleh masyarakat berdasarkan permintaan, informasi yang harus dipublikasikan secara proaktif, dan informasi yang masih dikenai pembatasan. Informasi komersial yang sensitif secara umum berada pada kategori terakhir, sehingga menjadi tantangan dalam mengakses informasi yang berhubungan dengan perusahaan. Kemauan lembaga-lembaga pemerintah untuk merilis informasi sesuai dengan hukum sangat bervariasi, dimana pemerintah seringkali menahan informasi dan hal ini bertentangan dengan hukum. Di Indonesia, misalnya, LSM harus menempuh jalur hukum untuk memaksa pemerintah untuk mempublikasikan data yang relevan terkait pemanenan dan pemrosesan kayu.

Meskipun demikian, peraturan-peraturan tersebut sudah bisa dan pernah dimanfaatkan sebagai alat-alat penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat sipil untuk memonitor sektor kehutanan dan mengidentifikasi pelanggaran hukum dalam pemanenan dan perdagangan kayu. Environmental Investigation Agency, misalnya, mampu membangun sistem pencucian kayu yang rumit yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Peru [Lihat Studi Kasus 6] dengan menggunakan undang-undang untuk mengakses data pemerintah mengenai ekspor dan laporan-laporan inspeksi konsesi kayu.

Peraturan Keterbukaan Informasi dan Voluntary Partnership Agreements (Perjanjian Kemitraan Sukarela)

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan mengenai Keterbukaan Informasi yang khusus mengenai kayu sudahdimasukkan ke dalam naskah Voluntary Partnership Agreements (VPA), yang merupakan peraturan-peraturan hukum antara EU dan beberapa negara pengekspor kayu untuk mendorong suplai kayu legal terverifikasi. Perjanjian ini menerapkan beberapa kewajiban hukum untuk membuka informasi, bahkan di negara-negara dimana undang-undang keterbukaan informasi belum disahkan.

Sebagian besar naskah VPA meliputi Lampiran yang menjelaskan mengenai informasi yang harus dipublikasikan, dalam berbagai cara, untuk memfasilitasi pemantauan legalitas. Hal ini biasanya meliputi berbagai data, sampai dengan lokasi masing-masing hak penebangan dan lokasi fasilitas-fasilitas pemrosesan yang valid. Hal ini juga meliputi kumpulan data produksi penebangan tahunan. Implementasi VPA lambat dan bervariasi, sehingga ada kemungkinan dimana datanya tidak tersedia, meskipun data tersebut tetap harus bisa diakses. Lampiran mengenai Informasi Publik telah disertakan ke dalam VPA di negara-negara berikut ini:

  • Kamerun (Lampiran VII)
  • Republik Afrika Tengah (Lampiran XI)
  • Indonesia (Lampiran IX)
  • Liberia (Lampiran IX)
  • Republik Kongo (Lampiran X)

VPA dinegosiasikan dengan beberapa negara lain di Amerika Latin, Afrika dan Asia. Naskah VPA yang sudah final, termasuk Lampiran-lampirannya, bisa dilihat di website FLEGT EU.[1]

[1] http://www.euflegt.efi.int/vpa-text-and-annexes