5. Panen ilegal

Jenis-jenis pemanenan yang melanggar hukum

Kayu dapat dipanen menggunakan beberapa cara yang berbeda, dari tebang pilih di hutan-hutan yang dikelola oleh masyarakat, misalnya, sampai dengan pembukaan wilayah yang luas untuk dikembangkan menjadi lahan perkebunan. Cara apapun yang digunakan, legalitas panen bisa disederhanakan menjadi dua pertanyaan:

  1. Apakah ada hak yang mutlak dan cukup memadai untuk mengambil kayu dari wilayah tersebut?
  2. Apakah kayu tersebut ditebang sesuai dengan ketentuan hukum yang melekat pada hak tersebut?

Dalam bab ini, kedua hal tersebut diatas masing-masing akan disebut sebagai “hak untuk memanen” dan “pelanggaran operasional”.

Berdasarkan prinsip-prinsip yang disebutkan di atas, ada berbagai jenis tipologi tindakan pelanggaran terhadap hukum, yang menggambarkan luasnya cakupan syaratan-syarat yang melandasi hak-hak pemanenan. Di hampir setiap negara, proses-proses perizinan yang cukup rumit sudah berevolusi untuk menata berbagai aspek pemanenan. Proses-proses yang dimaksud sudah melampaui pertanyaan sederhana terkait hak untuk menebang pohon. Ada beberapa peraturan yang bertujuan untuk memastikan bahwa negara tidak mengalami kerugian, mengurangi ancaman lingkungan, masyarakat memperoleh beberapa manfaat, dan spesies yang terlindungi tidak dipanen. Pelanggaran terhadap aspek pada rezim tersebut bisa menyebabkan produk yang dihasilkan menjadi tidak sah atau ilegal.

Meskipun hutan-hutan yang memasok perdagangan global kayu tersebar di seluruh dunia, proses-proses perizinan dan cara-cara pelanggarannya menunjukkan lebih banyak kesamaan dibandingkan perbedaan. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), misalnya, merupakan syarat wajib yang pada umumnya digunakan untuk melakukan tebang pilih dan konsesi pembukaan lahan. Konsesi kayu yang mempraktikkan ‘pengelolaan hutan yang berkelanjutan’ biasanya mewajibkan adanya rencana penebangan tahunan, yang menentukan wilayah-wilayah yang boleh dipanen dalam waktu setahun dan seberapa banyak yang boleh dipanen. Perusahaan-perusahaan yang memanen kayu biasanya dikenai pajak.

Bab ini tidak akan memberikan katalog seluruh ketentuan hukum, namun akan fokus menjelaskan tindakan pelanggaran hukum yang sering teridentifikasi dan cara-cara mendeteksi dan mendokumentasikannya. Tipologi ini belum mencakup semua jenis pelanggaran hukum terkait penebangan, namun sudah memberikan suatu gambaran luas mengenai praktik-praktik pelanggaran hukum yang diidentifikasi oleh masyarakat sipil di seluruh Asia, Afrika, Amerika Latin dan Timur Jauh Rusia.

Pelanggaran-pelanggaran Hukum terkait Hak untuk Memanen

Penebangan di wilayah-wilayah yang tidak memiliki izin

Suatu bentuk penebangan liar yang paling banyak dilakukan adalah yang bertempat di wilayah-wilayah yang tidak memiliki hak baik pada lahan ataupun kayu. Hal ini bisa meliputi taman nasional, wilayah lindung, atau yang dilakukan oleh orang luar di wilayah yang dicadangkan bagi masyarakat adat. Penebangan juga bisa dilakukan setelah perizinan sudah kadaluwarsa, atau sebelum perizinan tersebut diperoleh. Pada suatu praktik yang didokumentasikan di Laos, Republik Demokratik Kongo, Peru, Brazil dan Timur Jauh Rusia, penebangan dilakukan dengan cara memperoleh hak untuk memanen di satu wilayah dan menggunakan izin tersebut sebagai kedok untuk melakukan penebangan di tempat lain yang tidak dikenai hak.

Melakukan penebangan di wilayah-wilayah tanpa memiliki perizinan yang diperlukan

Sebagaimana dijelaskan di atas, proses untuk memperoleh hak hukum atas suatu wilayah hutan untuk melakukan tebang pilih atau konversi menjadi pemanfaatan lain membutuhkan serangkaian proses hukum dan administrasi, dan berbagai perizinan. Jika proses-proses tersebut dipercepat atau diabaikan, dan akibatnya izin tidak diperoleh, produk dari konsesi-konsesi tersebut bisa menjadi ilegal.

AMDAL dan rencana penebangan tahunan merupakan contoh-contoh perizinan yang penting namun sering kali tidak dimiliki. Di Brazil, kayu sudah diproduksi secara ilegal dari pembukaan wilayah untuk perkebunan swasta tanpa adanya ‘otorisasi deforestasi’. Di Republik Demokratik Kongo, kontrak-kontrak konsesi penebangan perlu mencakup kesepakatan sosial dengan masyarakat setempat, yang sering kali tidak ada. Di Indonesia, sering kali perizinan untuk memanen dan menjual tegakan kayu komersil belum diperoleh. Pada masing-masing contoh yang disebutkan sebagian hak atau izin mungkin sudah dimiliki, namun belum seluruhnya sebagaimana diperlukan.

Alokasi izin ilegal

Pada beberapa kasus dimana semua perizinan telah diperoleh, masih ada kemungkinan untuk mengidentifikasi tindakan pelanggaran hukum pada cara-cara dimana perizinan tersebut diterbitkan. Hal ini bisa terjadi karena kelalaian pada lembaga-lembaga pemerintah, atau korupsi. Praktik ini sering terjadi di Indonesia, terutama melalui perolehan izin yang mensyaratkan AMDAL sebelum proses kajian selesai dilakukan. Di Republik Kongo, para pemantau independen pernah mendokumentasikan konsesi yang diterbitkan tanpa proses tender sebagaimana diwajibkan berdasarkan hukum, dan izin penebangan yang diterbitkan bagi konsesi-konsesi kelapa sawit sebelum AMDAL selesai dilakukan. Beberapa perizinan kemungkinan diperoleh dari orang-orang yang memiliki koneksi dengan politisi, atau bahkan oleh perusahaan-perusahaan yang secara langsung dimiliki oleh politisi. Di beberapa negara, hal ini merupakan tindakan yang melanggar hukum. Dalam kasus manapun, baik legal maupun tidak, eksploitasi yang sedemikian oleh politisi penting untuk didokumentasikan dan dibeberkan.

Penebangan terhadap spesies yang dilindungi

Banyak spesies kayu dengan nilai jual tertinggi yang merupakan target para pedagang Eropa dan Amerika yang sudah semakin langka, terancam dan dilindungi oleh berbagai hukum domestik dan internasional. Spesies seperti Ramin di Indonesia, Wenge dan Afrormosia di Cekungan Kongo, dan Mahoni Daun Lebar di Amazon sudah masuk ke dalam daftar Lampiran Konvensi mengenai Perdagangan Internasional Spesies Terancam (Convention on the International Trade in Endangered Species (CITES)), yang menerapkan peraturan tambahan mengenai pengendalian perdagangan internasional.

Spesies-spesies tersebut terutama rentan terhadap penebangan liar karena nilainya. Pemanenan ilegal bisa terjadi baik di luar maupun di dalam wilayah konsesi. Di Republik Demokratik Kongo, misalnya, Wenge telah dipanen tanpa izin sebagaimana diwajibkan berdasarkan hukum. Di Peru, penebangan Mahoni dilakukan secara ilegal dan dicuci melalui konsesi penebangan yang seakan-akan legal dengan menggunakan suatu jaringan dokumen palsu [lihat Studi Kasus 6].

Pelanggaran Operasional

Pelanggaran terhadap ketentuan rencana pemotongan

Kegiatan operasional baik tebang pilih maupun konsesi pembukaan lahan biasanya diatur dalam rencana pengelolaan hutan. Rencana tersebut menjelaskan wilayah-wilayah dimana pemanenan bisa dilakukan selama suatu periode. Rencana tersebut juga mengatur tentang batas hukum penting lainnya yang didesain untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang, seperti kuantitas maksimal dan diameter minimum pohon-pohon dari berbagai spesies yang berbeda yang boleh dipanen. Ketentuan-ketentuan tersebut bisa dilanggar dalam beberapa cara. Misalnya, dengan terlalu banyak memanen, menebang pohon-pohon yang masih terlalu kecil, atau melakukan penebangan di wilayah-wilayah di luar ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam rencana tersebut. Praktik pelanggaran hukum lainnya yang sering dilakukan adalah memanen kayu di wilayah lereng yang curam atau bersebelahan dengan sungai,  yang seringkali dilarang untuk mengurangi erosi tanah atau polusi air.

Melanggar ketentuan perizinan lainnya

Hak untuk memanen biasanya didasari oleh berbagai proses atau izin tambahan, yang diwajibkan oleh hukum, yang ditujukan untuk mengurangi dampak penebangan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Seringkali, ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa warga masyarakat memperoleh sedikit manfaat dari perusahaan-perusahaan yang melakukan penebangan, atau agar hak mereka (meskipun seringkali belum sepenuhnya diakui menurut hukum) tidak dilanggar. Salah satu contoh perizinan atau proses yang dimaksud adalah AMDAL, yang mewajibkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengurangi dampak dari kegiatan-kegiatan mereka. Proses AMDAL bukan merupakan kegiatan sekali jalan, namun lebih seperti proses berulang yang dilakukan secara terus-menerus selama perusahaan tersebut masih beroperasi. Karena proses ini mahal, dan bisa membatasi kemampuan suatu perusahaan untuk mengeksploitasi berbagai sumber daya, AMDAL seringkali dipalsukan atau dilanggar. Di beberapa negara, sebagaimana di Indonesia, pelanggaran hukum AMDAL merupakan suatu tindak kriminal yang bisa membuat pelaku dipenjara. Karenanya, suatu proses AMDAL yang kurang layak, secara mendasar mengurangi legalitas hak untuk memanen.

Kesepakatan sosial antara perusahaan dan masyarakat, yang diwajibkan menurut hukum, merupakan bentuk lain hak atau proses yang melandasi hak untuk memanen. Hal ini diwajibkan di Republik Demokratik Kongo, misalnya, dimana perusahaan-perusahaan secara rutin ditemukan melanggar ketentuan-ketentuan kesepakatan sosial yang telah dibangun dalam kontrak. Untuk meningkatkan pendapatan di negara asal, kontrak-kontrak penebangan sering kali memuat kewajiban bagi perusahaan untuk membangun pabrik kayu atau memproses suatu persentase minimum kayu yang mereka panen. Kewajiban tersebut juga sering diabaikan.

Menebang di luar batas wilayah

Pembukaan atau pemanenan di luar batas wilayah konsesi merupakan praktik yang umum dilakukan. Di bayak wilayah hutan terpencil, batas wilayah tidak ditandai secara jelas, dan kepatuhan terhadap batas-batas yang diatur dalam berbagai peraturan jarang diperiksa dengan cermat oleh otoritas.

Penghindaran pajak

Perusahaan-perusahaan penebangan biasanya diwajibkan untuk membayar pajak khusus kehutanan. Hal ini biasanya berbentuk pajak berdasarkan area yang disewakan atau dikelola oleh perusahaan, dan pajak berdasarkan volume masing-masing spesies yang dipanen. Seringkali proses penentuan kewajiban pajak bergantung pada inventori hutan, yang sering kali bergantung pada pelaporan pribadi atau petugas hutan yang terbatas. Hal ini menciptakan banyak celah dan kelemahan dalam pengawasan sehingga memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk mengecilkan kewajiban mereka atau menghindari membayar pajak secara keseluruhan, sehingga kayu yang dipanen menjadi ilegal.

Pelaporan volume dibawah jumlah yang sesungguhnya merupakan permasalahan yang merajalela di Amerika Latin, Afrika dan Asia. Praktik umum lainnya adalah pelaporan palsu dalam hal spesies, dengan mengganti spesies bernilai tinggi dan langka menjadi spesies dengan nilai yang lebih rendah. Ketika perusahaan membuka lahan tanpa izin khusus yang mengijinkan penjualan kayu komersil, sebagaimana sering dilakukan di Indonesia, produk tersebut secara efektif “tidak masuk buku” dan karenanya terhindar dari semua jenis pajak ketika dipanen. Praktik ini juga bisa menjadi lebih rumit; di RDK para pemantau independen telah menduga bahwa perusahaan-perusahaan penebangan menegosiasikan kesepakatan yang melanggar hukum dengan pemerintah sehingga mereka bisa mengelak dari pembayaran pajak.