8. Ilegal Transportasi, Pemrosesan dan Perdagangan

Jarak antara tempat pemanenan dan tempat ekspor bisa sederhana atau kompleks. Di beberapa negara, misalnya Laos, kayu dinaikkan ke truk yang dekat dengan poin pemanenan dan langsung diangkut ke penyeberangan di perbatasan. Di negara-negara lain, rantai pasok bisa melibatkan lebih banyak langkah, orang dan entitas. Di Indonesia, misalnya, kayu yang ditebang di Papua bisa dikenai beberapa proses dasar, diangkut dengan kapal ke pulau Jawa, dijual kepada penghasil perabot oleh makelar dan diekspor oleh agen.

Kegiatan investigasi pada tahap ini dalam rantai pasok menawarkan dua manfaat. Yang pertama, hal ini bisa mengidentifikasi pergerakan kayu dari sumber ilegal ke titik ekspor, yang bisa dilacak ke pasar-pasar yang sensitif. Yang kedua, kegiatan ini bisa mengidentifikasi tindakan ilegal yang tidak berkaitan dengan pemanenan. Pengangkutan, pemrosesan, perdagangan dan ekspor kayu dikenai serangkaian peraturan untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut dikenai pajak yang semestinya dan mendukung manajemen kehutanan melalui mekanisme arus hilir. Pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan ini sudah tercakup dalam definisi legalitas dalam EUTR dan Lacey Act. Bahkan, dakwaan yang sukses dibawah Lacey Act dilakukan berdasarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan pada tahap ini dalam rantai pasok. Bahkan jika kayu tersebut dipanen secara legal, ia menjadi ilegal jika peraturan-peraturan di sepanjang rantai pasok dilanggar. 

Berbagai tindakan pelanggaran hukum pada saat pengangkutan, pemrosesan dan perdagangan

Pelanggaran-pelanggaran pada saat pengangkutan

Setelah kayu dipanen, di sebagian besar kasus, ada ketentuan hukum untuk menandai kayu-kayu tersebut, seringkali dengan menggunakan palu yang dirancang khusus (lihat Pustaka: Penandaan kayu). Penandaan kayu biasa dilakukan untuk memungkinkan, pada tataran tertentu, ketertelusuran kembali ke sumbernya di sepanjang rantai pasok. Beberapa rezim pemanenan mencakup pemeriksaan oleh pejabat pemerintah setelah pemanenan, yang menghasilkan dokumen-dokumen yang membuktikan legalitas hasil panen. Penandaan kayu juga memungkinkan pengecekan dengan mencocokkan dengan inventori hutan atau rencana pemotongan, untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tidak melakukan pemanenan yang melewati batas.

Fitur umum lainnya adalah penggunaan izin transportasi kayu, yang diterbitkan oleh otoritas, yang seharusnya mendampingi kayu dari titik pemanenan. Di Indonesia, misalnya, kayu dari hutan alam harus didampingi oleh sertifikat legalitas, yang dilampirkan pada daftar kayu. Dokumen yang semacam ini didesain untuk mencegah kayu ilegal untuk diangkut, selain juga memungkinkan para petugas untuk mencocokkan antara bahan mentah yang digunakan dalam pemrosesan dengan pemanenan tertentu yang sah. Dokumen-dokumen pengangkutan kayu dan penandaan yang resmi kemungkinan hanya disyaratkan untuk kayu, meskipun beberapa negara juga mensyaratkan hal ini bagi kayu sekunder yang sudah diproses seperti bubuk gergaji.

Penandaan kayu dan dokumen-dokumen transportasi seringkali berkaitan dengan tindakan pelanggaran hukum. Di banyak contoh, kayu-kayu tidak ditandai sama sekali. Di Kamerun, Greenpeace telah mendokumentasikan batang-batang kayu yang dipanen dengan melanggar hukum namun tetap ditandai [lihat Studi Kasus 4]. Di Indonesia, JPIK pernah mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang secara ilegal mengambil kayu dari hutan masyarakat dan mengangkutnya ke pabrik penggergajian tanpa dokumen-dokumen pengangkutan [lihat Studi Kasus 5].

Penggunaan dokumen-dokumen pengangkutan secara ilegal juga dilakukan untuk memfasilitasi pemanenan yang melewati batas atau pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya. Di Peru, dokumen-dokumen pengangkutan sering digandakan dan dipalsukan, untuk memungkinkan pencucian kayu yang dipanen secara ilegal melalui konsesi yang memiliki hak ‘resmi’ untuk memanen [lihat Studi Kasus 6]. Di Republik Kongo pencucian difasilitasi dengan cara yang sama, melalui duplikasi jumlah kayu dan tunggul kayu. Di Kamerun, dokumen pengangkutan palsu yang terkait dengan hutan kemasyarakatan digunakan untuk mencuci kayu ilegal. Di beberapa negara, pelarangan diberlakukan terhadap pergerakan berbagai produk atau jenis produk dalam satu negara, seperti pelarangan pada pengangkutan kayu keluar dari provinsi tertentu.

Pelanggaran-pelanggaran pada pemrosesan

Fasilitas-fasilitas pemrosesan, termasuk pabrik penggergajian hulu dan pabrik-pabrik hilir, dikenai rezim peraturan yang berbeda dengan yang mengatur sumber kayu yang mereka gunakan. Pabrik-pabrik penggergajian seringkali membutuhkan perizinan yang valid dari otoritas kehutanan untuk beroperasi, dan kemungkinan dikenai audit secara berkala. Kayu yang telah dipanen atau diperdagangkan secara legal, bisa berkurang legalitasnya jika diproses di suatu fasilitas yang melanggar peraturan yang berlaku.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap pelarangan ekspor

Dalam suatu upaya untuk menekan eksploitasi berlebih dan mendukung industri pemrosesan domestik, banyak negara telah menerapkan pelarangan atau pembatasan ekspor kayu-kayu gelondongan yang belum diproses dan dalam beberapa kasus termasuk juga kayu gergajian kasar. Beberapa, termasuk Brazil dan Indonesia, melarang keras ekspor kayu mentah. Di negara-negara lain, gambarannya lebih rumit, dalam berbagai cara yang memfasilitasi penghindaran terhadap pembatasan-pembatasan tersebut.

Di Laos, misalnya, ada pelarangan ekspor kayu, namun pemerintah memiliki hak untuk mengecualikan pengiriman tertentu. Pada kenyataannya, ekspor kayu merupakan hal yang normal, dengan adanya sedikit kejelasan di balik keputusan, atau dasar hukum terkait pengecualian tersebut. Peraturan-peraturan di Republik Kongo membatasi porsi panenan kayu gelondongan yang boleh diekspor oleh masing-masing perusahaan kayu sebagai kayu yang belum diproses, namun izin khusus bisa diperoleh untuk memperluas batasan ini. Pada praktiknya, porsi kayu yang diekspor secara rutin telah melewati batas-batas standar. Di beberapa negara, seperti Mozambik, pelarangan ekspor batang kayu dilarang untuk spesies tertentu (biasanya bernilai tinggi).

Perusahaan-perusahaan pada umumnya melanggar kontrol ekspor yang sedemikian, sering kali dengan berkolusi dengan petugas resmi. Kayu bisa diekspor di dalam kontainer kapal dan tidak dideklarasikan. Kayu-kayu bisa diseludupkan keluar dalam kapal-kapal kecil dan kemudian ditransfer ke kapal yang lebih besar di laut atau di negara-negara tetangga. Ketika tiba di negara-negara tujuan, kayu-kayu gelondongan yang ilegal bisa dengan berbohong dideklarasikan berasal dari tempat lain, dengan dilengkapi seluruh perangkat dokumen yang dipalsukan.

Penghindaran pajak

Beberapa praktik yang sama yang memungkinkan perusahaan untuk menutupi asal kayu yang ilegal bisa dilakukan untuk meminimalisir tanggung-jawab pajak. Pajak pemanenan bisa dihindari dengan cara mendeklarasikan total volume kayu yang diambil dibawah jumlah yang sebenarnya atau memalsukan jenis spesiesnya. Bea cukai dan tarif ekspor (baik secara umum maupun khusus kayu) bisa dihindari dengan cara-cara yang sama. Hanya dalam waktu satu bulan pada tahun 2012, misalnya, otoritas di Republik Kongo memperkirakan bahwa 12 perusahaan telah gagal dalam mendeklarasikan hampir 4.500m3 kayu, dengan nilai komersil mencapai 2,5 juta euro.[1] Yang lebih sering dilakukan, selain mendeklarasikan jumlah yang lebih kecil daripada sesungguhnya ketika mengekspor, dan yang lebih sulit untuk dideteksi, adalah mendeklarasikan harga yang dibayarkan dengan lebih rendah. Yang lebih sulit juga adalah kesalahan harga transfer, ketika harga yang sebenarnya dibebankan dan dibayarkan oleh perusahaan terkait lebih rendah daripada nilai yang sesungguhnya. Pada tahun 2008, misalnya, Greenpeace mempublikasikan dokumen-dokumen internal yang bocor dari perusahaan penebangan kayu multi-nasional yang berkantor di Swiss, yang mengindikasikan kesalahan sistematis pada pencantuman harga pada awal tahun 2000-an terkait dengan ekspor kayu dari Republik Demokratik Kongo ke Republik Kongo. Greenpeace memperkirakan bahwa kegiatan yang diekspos tersebut kemungkinan telah merugikan pemerintah di kedua negara hingga hampir mencapai $10 juta dalam bentuk pendapatan.[2]

Pelanggaran-pelanggaran terhadap CITES

Konvensi PBB mengenai Perdagangan Internasional Spesies Langka (UN Convention on the International Trade in Endangered Species / CITES) menerapkan pengendalian terhadap perdagangan internasional spesies tertentu. Spesies yang terancam punah jika perdagangan internasional terus berlangsung tanpa regulasi bisa ditambahkan ke dalam satu dari tiga Lampiran Konvensi tersebut, sehingga memberikan berbagai batasan terhadap pengiriman antar batas. Manfaat CITES bagi negara-negara yang berjuang untuk menegakkan hukum domestik adalah, sebagai suatu perjanjian internasional, peraturan ini bisa diterapkan di negara-negara tujuan atau pasar, tidak hanya negara sumber.

Berdasarkan definisinya, CITES mengatur spesies yang semakin langka dan, pada akhirnya, biasanya bernilai tinggi. Spesies langka ini termasuk beberapa spesies Dalbergia yang ditargetkan sebagai kayu mawar yang berharga, dan Mahoni Daun Lebar. Untuk memungkinkan ekspor produk-produk dengan spesifikasi tertentu dibawah daftar spesies CITES, perusahaan harus memperoleh suatu izin dari Otoritas Pengelolaan CITES (CITES Management Authority) di negara sumber pasokan. Untuk spesies pada Lampiran III yang diekspor dari negara-negara selain negara yang berada dalam daftar, diperlukan Sertifikat Asal CITES (CITES Certificate of Origin). Dalam contoh-contoh lainnya, diperlukan Izin Ekspor CITES (CITES Export Permit). Izin ekspor hanya bisa diterbitkan jika kayu dipasok secara legal dan (untuk Lampiran II) jika ekspor tersebut tidak “membahayakan kelangsungan hidup spesies tersebut”.[3] Meskipun peraturan ini menyediakan lapisan tambahan bagi perlindungan dan pengawasan terhadap beberapa spesies lindung, ia sering dilanggar.

Kayu yang dikenai ketentuan pengendalian CITES namun tidak memiliki dokumen yang diharuskan kemungkinan diseludupkan dengan menggunakan deklarasi palsu sebagai spesies lain, dengan deklarasi palsu sebagai kategori produk yang tidak termasuk dalam daftar, atau melalui pengiriman yang melebihi batas yan diizinkan. Bahkan ketika pengiriman sudah dicakup dalam izin CITES, tindakan pelanggaran hukum sering dilakukan. Perizinan bisa diperoleh melalui penipuan, diterbitkan melalui korupsi, atau dipalsukan. Contoh-contoh praktik ini untuk kayu yang terdaftar dalam CITES telah didokumentasikan selama beberapa tahun belakangan di Peru dan Republik Demokratik Kongo [lihat Studi Kasus 6]. Pengiriman dengan izin CITES yang valid dikecualikan dari EUTR.

[1] http://rem.org.uk/documents/FM_REM_CAGDF_OIFLEG_Briefing_Note_3.pdf

[2] Greenpeace International, Conning the Congo, July 2008, http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2008/7/conning-the-congo.pdf

[3] https://cites.org/eng/disc/how.php