6. Melakukan investigasi terhadap pemanenan: Kajian dokumen

Prinsip melakukan investigasi legalitas pada saat pemanenan cukup sederhana. Hal ini dilakukan dengan membandingkan antara data referensi resmi yang menjelaskan pemanenan sebagaimana yang diizinkan dan persyaratannya, dengan apa yang sebenarnya terjadi di hutan.

Tantangan terbesarnya adalah mengakses informasi yang dibutuhkan. Data referensi resmi yang menentukan apa saja yang diperbolehkan biasanya dipegang oleh pemerintah, yang seringkali enggan untuk membuka data tersebut. Menentukan apa yang sesungguhnya terjadi, sebaliknya memiliki tantangan-tantangan teknis, logistik dan keamanan. Bab ini menjelaskan dimana data-data tersebut bisa diketemukan, dan bagaimana data tersebut bisa dibandingkan satu sama lain di setiap tahap investigasi untuk mengidentifikasi legalitas.

Menentukan suatu sasaran

Investigasi diawali dengan bukti indikasi, atau suatu hipotesa. Bukti indikasi ini bisa berupa kesaksian dari suatu komunitas bahwa penebangan liar sedang terjadi di wilayah teritori mereka. Atau bisa juga berupa artikel berita yang menyebutkan bahwa pejabat resmi pemerintah, menyatakan bahwa sebagian besar perusahaan perkebunan di suatu wilayah kabupaten/kota tertentu sedang membuka hutan tanpa memiliki izin pemanenan kayu sebagaimana diwajibkan. Bukti ini memberikan suatu atau beberapa sasaran: baik nama suatu perusahaan, sekelompok perusahaan, atau suatu jenis perusahaan. Ketika belum ada informasi yang jelas mengenai pelaku, kemungkinan sasaran bisa berupa suatu wilayah geografis, atau bahkan spesies tertentu yang mengalami eksploitasi yang terlalu berlebihan.

Suatu sasaran bisa diketemukan dengan cara penelusuran pasar. Data perdagangan kemungkinan mengidentifikasi suatu perusahaan tertentu, yang terlibat dalam pemanenan, diantara para eksportir terkemuka yang mengakses pasar yang sensitif. Dalam situasi yang sedemikian, bukti awal dimana perusahaan tersebut terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum kemungkinan belum terlalu kuat, namun signifikansinya dalam sektor atau rantai pasok bisa membuahkan investigasi. Hal ini terutama bisa terjadi ketika tingkat pelanggaran hukum diketahui tinggi dalam suatu negara pemasok. Ketika investigasi mulai dilakukan dengan mengidentifikasi para pedagang ritel atau importir produk-produk berisiko tinggi, target tersebut bisa diidentifikasi dengan penelusuran balik secara sistematis melalui rantai pasok mereka. Pada kasus-kasus yang sedemikian, mungkin sudah selayaknya untuk mengawali investigasi dengan beberapa proses sebagaimana dibahas dalam Bab 10.

Memperoleh data perizinan

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, data resmi kemungkinan sulit untuk diperoleh. Untuk mendapatkannya, penting untuk ‘melempar jaring selebar mungkin’, baik dalam hal data yang dicari, maupun tempat dimana data tersebut dicari. Selain perizinan terkait perusahaan atau wilayah tertentu, penting juga untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data kontekstual karena perbandingan antara berbagai dataset yang berbeda bisa memberikan jawaban-jawaban penting. Contoh utama terkait hal ini misalnya pembandingan antara data agregat pemanenan kayu dalam suatu wilayah tertentu, dengan rencana tata ruang atau zonasi hutan di wilayah yang ditunjuk untuk penebangan atau konversi menjadi lahan pertanian. Penting juga untuk mengingat bahwa informasi mengenai perizinan suatu wilayah tertentu seringkali disertakan dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan wilayah-wilayah yang bersebelahan.

Internet merupakan sumber informasi perizinan yang relevan yang paling mudah diakses. Data kemungkinan diterbitkan oleh lembaga-lembaga pemerintah itu sendiri di website mereka. Data tersebut juga kemungkinan sudah pernah diperoleh dan diterbitkan oleh pihak-pihak ketiga sebelumnya, seperti surat kabar atau LSM. Misalnya, informasi mengenai perizinan (termasuk batas-batas dan nama izin) sekarang sudah tersedia bagi banyak negara melalui website Global Forest Watch dari World Resources Institute. Berbagai laporan dari lembaga-lembaga konservasi, mengenai wilayah-wilayah yang dilindungi maupun rencana umum pemanfaatan lahan, juga sering memuat peta terperinci mengenai perusahaan-perusahaan penebangan, pertambangan dan perkebunan yang lokasinya bersebelahan. Beberapa perusahaan kemungkinan juga menerbitkan informasi mengenai perizinan yang telah mereka peroleh, termasuk dalam laporan-laporan tahunan dan berbagai pengumuman resmi.

Salah satu sumber informasi yang sangat kaya adalah prospektus yang diterbitkan oleh berbagai perusahaan dalam daftar bursa saham. Ketika perusahaan-perusahaan tersebut menjadi anggota suatu skema sertifikasi, seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil atau Forest Stewardship Council, website milik skema atau masing-masing lembaga sertifikat sering kali memuat informasi yang bermanfaat. Memanfaatkan pencarian istilah dengan cerdas dan menyadari keterbatasan mesin pencarian (search engine) adalah hal-hal penting ketika melakukan pencarian online [Lihat Pustaka: Sumber informasi online].

Beberapa informasi kemungkinan berada di domain publik, namun tidak ada di internet. NGO, terutama LSM lokal yang menangani area yang diminati, seringkali memegang data-data yang belum dipublikasikan yang mereka peroleh dari pemerintah selama mereka bekerja. Komunitas masyarakat bisa menyediakan sumber data perizinan yang sangat kaya, yang kemungkinan diberikan kepada mereka selama proses-proses konsultasi, oleh pemerintah atau perusahaan. Bahkan di wilayah-wilayah dimana hak-hak komunitas tergolong lemah, terkadang ada suatu tanggung-jawab untuk menyediakan informasi bagi mereka. Di berbagai peristiwa, anggota masyarakat akan dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalam atau sekitar wilayah mereka, sehingga bisa menyediakan akses informasi lebih jauh. Pemerintah dari beberapa negara mempublikasikan informasi relevan hanya dalam bentuk cetak, baik dalam bentuk pengumuman di surat kabar atau dalam jurnal resmi.

Ketika informasi tidak tersedia di domain publik, informasi tersebut harus langsung dicari dari lembaga-lembaga pemerintah yang relevan. Namun, di sebagian besar wilayah, kurangnya transparansi dan kolusi antara pemerintah dan perusahaan menghadirkan banyak tantangan. Di banyak negara, manajemen data juga kurang memadai, dan berbagai catatan kemungkinan bahkan tidak lengkap, meskipun bisa diakses. Data kemungkinan sengaja dibuat kacau dan bahkan dipalsukan untuk menghindari pemeriksaan. Meskipun demikian, memperoleh data melalui jalur-jalur resmi bisa mendukung suatu dasar bukti yang kuat. Penting untuk mengetahui bahwa karena perusahaan-perusahaan dikenakan serangkaian peraturan yang berbeda, perizinan juga selalu datang dari serangkaian sumber, dari berbagai departemen pemerintah dan di berbagai tingkatan pemerintah, dari daerah hingga pusat. Ketika beberapa sumber kemungkinan enggan merilis informasi, sumber lain mungkin lebih siap. Beberapa negara, seperti Peru dan Indonesia, telah mengenalkan undang-undang mengenai Keterbukaan Informasi, yang memberikan hak bagi warga negara untuk mengakses beberapa jenis informasi. [Lihat Pustaka: Keterbukaan Informasi].

Menganalisa dokumen-dokumen referensi: Apa yang perizinan tersebut beritahukan kepada anda?

Langkah berikutnya adalah membandingkan perizinan dengan (a) peraturan-peraturan yang mengaturnya, dan (b) satu sama lain. Langkah ini akan mengidentifikasi jika ada pelanggaran hukum dalam proses perizinan itu sendiri, dan apabila ada izin-izin yang hilang, tidak lengkap, atau diterbitkan pada saat yang tidak sesuai dengan gilirannya.

Penelitian yang dilakukan oleh LSM, pemerintah dan institut penelitian di hampir setiap negara berhutan menyediakan rangkuman-rangkuman mengenai bagaimana proses perizinan harus berfungsi pada praktiknya. Data perizinan yang telah diperoleh harus diminta dan diperiksa ulang dengan cara membandingkan dengan informasi tersebut, dengan menyoroti pelanggaran-pelanggaran apapun dari proses di atas kertas. Meskipun kemungkinan sering ada izin yang hilang, temuan-temuan yang sedemikian hendaknya diperlakukan dengan berhati-hati, karena izin mungkin saja sudah ada namun belum diperoleh. Signifikansi temuan bervariasi tergantung dari tingkat pentingnya perizinan. Misalnya, AMDAL atau rencana pengelolaan hutan yang hilang merupakan temuan penting; ketentuan-ketentuan birokratis lainnya mungkin lebih tidak signifikan.

Setelah melakukan pembandingan struktural ini, konten dari izin-izin tersebut harus diperiksa. Dokumen-dokumen yang merupakan bagian dari hak untuk memanen – AMDAL, rencana-rencana manajemen hutan, kontrak dan yang lainnya – akan memuat data naratif yang bisa diperbandingkan dengan kerangka regulasi. Proses ini akan memerlukan pemahaman yang lebih terperinci mengenai isi peraturan dan kerangka regulasi, yang bisa jadi kompleks. Referensi analisa hukum dan, jika mungkin, konsultasi hukum dari tenaga ahli pada tahap ini bisa bermanfaat dalam menentukan beberapa bentuk tindakan pelanggaran hukum yang tidak kentara, namun serius. Dalam hal analisa izin struktural, temuan-temuan yang penting kemungkinan bukan dalam apa yang sudah disertakan, namun dalam apa yang belum disertakan. Misalnya, ketika kewajiban-kewajiban terhadap masyarakat yang diharuskan menurut hukum belum disertakan dalam kontrak, atau ketika ada bukti dimana masyarakat tidak diajak berkonsultasi selama proses AMDAL.

Dalam beberapa kasus, data perizinan kemungkinan memberikan bukti konkrit bahwa beberapa perusahaan telah melanggar hukum dengan mengawali kegiatan operasional sebelum izin-izin tersebut diperoleh. Hal ini terutama terjadi dalam hal AMDAL yang, jika dilakukan dengan benar, seharusnya memberikan beberapa analisa mengenai kondisi terkini di wilayah konsesi atau sasaran. Di Indonesia, analisa tutupan lahan dalam dokumen-dokumen kajian telah menunjukkan bahwa deforestasi untuk pengembangan perkebunan diawali sebelum proses kajian dilakukan. Di Sarawak, hasil kajian  dampak lingkungan telah menunjukkan bahwa beberapa perusahaan penebangan sudah mulai masuk kembali ke hutan untuk melakukan penebangan sebelum mereka diperbolehkan secara hukum untuk melakukannya [lihat Studi Kasus 2].

Pada tahap ini proses penelitian harus berupaya untuk mengidentifikasi data yang kemungkinan tidak bermanfaat dalam waktu dekat, namun akan bermanfaat seiring berlangsungnya investigasi tersebut. Dataset yang sangat penting yang bisa ditemukan pada data perizinan meliputi:

  • Proyeksi volume kayu yang akan dipanen dalam suatu wilayah tertentu. Hal ini nantinya bisa diperbandingkan dengan estimasi volume yang dipanen berdasarkan kunjungan lapangan, atau volume yang diekspor. Hal ini signifikan dalam mengidentifikasi volume yang dideklarasikan lebih rendah untuk menghindari pajak, atau volume yang dideklarasikan lebih besar untuk memfasilitasi pencucian kayu ke dalam konsesi.
  • Batas-batas wilayah konsesi. Informasi ini nantinya bisa diperbandingkan dengan perubahan tutupan lahan dengan menggunakan data satelit, dan data GPS dari kunjungan lapangan. Ketika ditemukan keterangan mengenai batas-batas wilayah dalam perizinan, informasi tersebut biasanya membutuhkan proses digitalisasi sebelum analisa perbandingan yang disebutkan di atas bisa dilakukan. Patut diperhatikan bahwa perizinan yang berbeda-beda mungkin memiliki batas-batas yang berlainan untuk wilayah konsesi yang sama, sehingga hal ini perlu ditangani dengan hati-hati.
  • Rencana penebangan yang mendefinisikan blok mana yang bisa ditebang, dan kapan. Hal ini juga bisa diperbandingkan dengan kenyataan di lapangan dengan menggunakan analisa satelit dan kunjungan lapangan.
  • Wilayah-wilayah yang sudah melebihi batas penebangan, baik dalam hal rencana penebangan, rencana pengelolaan hutan, AMDAL atau dokumen-dokumen lain. Lagi-lagi, informasi ini bisa dibandingkan dengan citra satelit dan bukti dari kunjungan lapangan.

Metode-metode yang digunakan oleh Greenpeace untuk mengidentifikasi penebangan liar di hutan Amazon Brazil merupakan suatu contoh yang bagus mengenai bagaimana pengumpulan data dan analisa perizinan yang melelahkan bisa menghasilkan petunjuk yang kuat dan mengarahkan investigasi lapangan menuju konsesi-konsesi dengan probabilitas yang tinggi terkait pelanggaran hukum [lihat Studi Kasus 1].

Pada tahap ini, kemungkinan sudah jelas bahwa tidak ada izin yang diterbitkan di wilayah yang diselidiki. Jika ini yang terjadi, beralih ke tahap pemetaan dan kunjungan lapangan bisa memberikan jawaban lebih lanjut. Namun, penelitian juga harus diperluas untuk memetakan perusahaan-perusahaan lain dan kegiatan mereka, baik pemegang konsesi maupun pabrik pemotongan kayu (sawmill). Memeriksa rute keluar dari wilayah tersebut –biasanya rute jalan meskipun sering juga sungai – bisa mengarah ke para operator berlisensi di sekitar wilayah tersebut, yang kemungkinan mencuci kayu dari wilayah-wilayah yang tidak memiliki otorisasi.

Sering kali di tempat yang tidak memiliki hak untuk memanen, gambaran di tempat pemanenan terlihat rumit dan suram. Proses pemanenan itu sendiri sering kali tampak sporadis dan tidak teratur. Namun di banyak contoh, kayu yang sudah dipanen akan disatukan di pabrik penggergajian atau fasilitas hilir yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara lebih terorganisir. Operasi yang sedemikian sudah teridentifikasi di Peru [lihat Studi Kasus 6] dan Brazil [lihat Studi Kasus 8]. Karenanya, memeriksa kegiatan penebangan dan pemrosesan yang terlihat resmi dan melakukan penelusuran mundur bisa memberikan lebih banyak jawaban daripada hanya melihat lokasi pemanenan.

Pengindraan Jauh: Membandingkan perizinan dengan data dari satelit

Langkah berikutnya dalam investigasi adalah membandingkan data yang ditemukan dalam perizinan dengan data lainnya, data non-perizinan. Kegiatan ini bisa mengidentifikasi apakah ketentuan-ketentuan yang telah diidentifikasi melalui analisa perizinan telah dipatuhi. Peta batas, rencana pemotongan, dan wilayah-wilayah yang terlarang yang diketemukan selama proses tersebut merupakan informasi yang sangat penting dalam kegiatan ini. Data tersebut bisa dilapisi dengan data spasial dan citra satelit dan dimanfaatkan untuk secara langsung mendeteksi beberapa jenis penebangan liar atau membantu mengarahkan kunjungan lapangan yang dibutuhkan untuk mendokumentasikan beberapa jenis pelanggaran yang lainnya. Di Sarawak, misalnya, peta yang disertakan dalam kajian dampak lingkungan telah diperbandingkan dengan citra satelit untuk mendemonstrasikan area penebangan diluar batas-batas konsesi dan pelanggaran-pelanggaran lainnya [lihat Studi Kasus 2].

Hingga saat ini, melakukan analisa terhadap perubahan tutupan lahan untuk mendeteksi penebangan atau konversi hutan membutuhkan pemilikan dan pengetahuan software Sistem Informasi Geografis (SIG) serta membeli dan memproses citra satelit yang mahal. Namun, perkembangan pesat dalam pemrosesan citra satelit dan pengembangan platform SIG online, telah membuat teknologi tersebut menjadi lebih mudah diakses dan lebih mudah digunakan. Teknologi-teknologi tersebut semakin banyak menyediakan citra satelit dengan resolusi tinggi secara gratis dalam format yang ramah pengguna.

Google Earth, yang bisa diunduh secara gratis, memiliki citra satelit dalam berbagai resolusi. Sebagian besar wilayah sudah tercakup dalam resolusi sekitar 15 meter per pixel (dari satelit Landsat), yang sudah cukup memadai untuk menentukan pembukaan dan penyebaran jalan logging yang terkait dengan tebang pilih ke dalam hutan-hutan perawan. Namun, beberapa wilayah menunjukkan citra pada resolusi 60cm, yang memungkinkan identifikasi wilayah pembukaan yang sangat kecil dan bisa dimanfaatkan untuk mendokumentasikan pembukaan di wilayah penahan sungai atau pembukaan hutan di sepanjang jalan penebangan yang melebihi batas legal. Google Earth juga memiliki citra historis yang memungkinkan pengidentifikasian perubahan tutupan seiring waktu. Citra satelit ini diambil secara periodik oleh Google dari pihak-pihak ketiga. Sekarang ini cenderung mudah bagi LSM untuk mencari, mengidentifikasi dan memperoleh citra tambahan dengan resolusi tinggi dari penyedia yang sama secara langsung [lihat Pustaka: Citra Beresolusi Tinggi].

Para pengguna bisa menggunggah batas-batas konsesi dan data spasial kontekstual lainnya ke Google Earth. Hal ini memungkinkan analisa perubahan tutupan hutan dalam batas-batas wilayah konsesi, selain juga bisa menunjukkan apakah konsesi-konsesi tersebut berada di dalam wilayah lindung, lahan teritori komunitas, atau zona-zona lainnya yang tidak boleh dipanen.

Pada tahun 2013, World Resources Institute meluncurkan kembali Global Forest Watch (GFW), suatu sistem online interaktif pemantauan dan peringatan hutan. GFW memiliki serangkaian data geografis yang bisa dimanfaatkan untuk menganalisa dan mengidentifikasi penebangan liar, termasuk data perubahan hutan, tutupan hutan dan pemanfaatan hutan. Data pemanfaatan hutan sudah meliputi peta-peta konsesi (termasuk nama pemegang izin) untuk konsesi kayu dan perkebunan di banyak negara berhutan, meskipun data tersebut diketahui masih belum lengkap. Data tersebut harus diperlakukan dengan hati-hati, karena beberapa batas wilayah belum dibuat dengan tepat dan beberapa informasi diketahui sudah tidak berlaku lagi.

Sama seperti Google Earth, GFW mengizinkan para pengguna untuk mengunggah data spasial mereka sendiri dan melakukan analisa. Namun, tidak seperti Google Earth, kebanyakan analisa di GFW bersifat otomatis. GFW memungkinkan para pengguna untuk melihat dan menghitung hilangnya tutupan pohon (yang diidentifikasi secara otomatis dari citra Landsat) di dalam suatu wilayah yang ditentukan oleh pengguna dari waktu-ke-waktu dan membuat peringatan jika ada tutupan yang hilang di kemudian hari. Pada tahun 2016, GFW menyediakan dataset yang baru yang juga menyediakan citra satelit mentah. Citra ini lebih maju dan lebih sering diperbarui daripada citra yang tersedia di Google Earth, dan beberapa citra juga memiliki resolusi yang lebih tinggi. Membandingkan perubahan lahan pada citra satelit dari waktu-ke-waktu dengan tanggal-tanggal perizinan bisa memberikan suatu bukti kuat bahwa penebangan terjadi sebelum perizinan yang sesungguhnya diperoleh.

Di banyak kejadian, peta-peta konsesi tidak tersedia selama investigasi dilakukan. Dalam situasi seperti ini, Google Earth dan GFW menjadi sama pentingnya untuk menunjukkan lokasi dimana penebangan liar terjadi, dan menghitung luasnya. Meskipun Google Earth dan GFW belum bisa digunakan untuk mengidentifikasi para pelaku secara lebih dekat, sarana tersebut bisa memberikan beberapa petunjuk, terkait apakah kegiatan penebangan dilakukan pada skala industri atau kecil, dan mengidentifikasi apakah penebangan tersebut terjadi di wilayah-wilayah dimana izin konsesi secara hukum tidak boleh diterbitkan. Google Earth dan GFW juga dapat membantu dalam memandu langkah-langkah berikutnya, terutama lokasi-lokasi untuk melakukan kunjungan lapangan.

Citra satelit, dan terutama peta-peta wilayah ‘hutan yang hilang’ yang dihasilkan secara otomatis (sebagaimana yang bisa dilakukan dengan menggunakan GFW), harus diperlakukan dengan hati-hati. Pada resolusi yang lebih rendah, tidak mungkin menentukan apakah terjadi pembukaan di hutan, atau vegetasi lainnya seperti lahan pertanian, semak belukar atau bahkan perkebunan. Analisa otomatis tidak selalu bisa menunjukkan pembukaan lahan, dan tebang pilih kemungkinan tidak bisa terlihat dalam citra beresolusi rendah, terutama jika intensitasnya rendah atau di hutan yang sudah terganggu sebelumnya. Tidak mungkin menentukan apakah kayu komersil diproduksi atau tidak berdasarkan kerusakan yang terlihat, dan meskipun ada kemungkinan tidak mungkin pula menentukan seberapa besar volumenya, belum lagi menentukan siapa yang melakukan penebangan tersebut. Analisa pemetaan dan citra satelit bermanfaat untuk membangun data, mengisi beberapa bagian dari gambaran yang utuh, dan terutama, membimbing investigasi lapangan dimana pertanyaan-pertanyaan yang muncul bisa dijawab melalui kegiatan tersebut.

Jenis-jenis penebangan liar yang berpotensi terdeteksi dengan menggunakan citra satelit

  • Penebangan yang tidak memiliki izin atau dilakukan sebelum semua perizinan yang diwajibkan diperoleh
  • Penebangan diluar batas-batas wilayah yang diberi izin
  • Penebangan di beberapa bagian wilayah konsesi yang belum secara resmi ‘dibuka’ untuk penebangan
  • Penebangan di wilayah-wilayah yang dilarang dalam area konsesi (seperti penyangga sungai atau lereng curam)
  • Membuka hutan melebihi batas-batas yang semestinya di sepanjang jalan logging