2. Penebangan liar dan respon dari negara konsumen

Di banyak negara penghasil kayu, mayoritas produksi kayu diperkirakan ilegal dalam berbagai cara. Pelanggaran hukum tersebar sangat luas dari hutan tropis di Amazon, Kongo dan Asia Tenggara, sampai dengan hutan boreal di Rusia. Secara keseluruhan, diperkirakan lebih dari 100 juta kubik meter kayu ditebangi secara ilegal setiap tahunnya: batang kayu dengan jumlah yang cukup untuk dibentangkan sebanyak sepuluh kali mengelilingi bumi. [1]

Dulu sebagian besar produksi kayu ilegal dihasilkan dari tebang pilih pohon-pohon yang bernilai tinggi, sementara sekarang terdapat peningkatan jumlah kayu ilegal yang berasal dari konversi seluruh wilayah hutan. Di Indonesia, 80 persen deforestasi untuk pertanian dan perkebunan kayu komersil merupakan hal yang melanggar hukum. Di hutan Amazon Brazil, angka ini mencapai 90 persen. [2] Secara global, diperkirakan setidaknya separuh dari seluruh hutan tropis yang dibuka selama 12 tahun pertama pada abad ini dilakukan secara ilegal. [3]

‘Penebangan liar’ sering disalahartikan hanya sebatas penebangan pohon secara liar oleh para kriminal di hutan-hutan yang dilindungi. Pada kenyataannya, aktivitas yang sedemikian hanya mencakup sebagian kecil dari wajah penebangan liar yang sesungguhnya pada masa sekarang ini. Sebagian besar penebangan liar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan berlisensi pada hutan-hutan yang sudah dilengkapi perizinan, namun meskipun demikian masih melanggar satu atau berbagai rangkaian peraturan. Sebagian besar kayu yang bersumber dari praktik ilegal dicuci melalui rantai pasok ‘resmi’ atau yang tidak teridentifikasi sebagai ilegal dan karenanya diperdagangkan secara terbuka, bukan diselundupkan. Sering kali peraturan terpenting yang dilanggar adalah yang berkenaan dengan hak-hak komunitas lokal. Sebagian besar kayu ilegal sekarang merupakan hasil tambahan dari pembukaan lahan secara ilegal untuk pertanian berskala besar dibandingkan dari tebang pilih tradisional.

Buku panduan ini menggunakan definisi umum penebangan liar, termasuk segala bentuk penebangan pohon, pemrosesan dan perdagangan kayu yang dilakukan bertentangan dengan legislasi atau peraturan nasional. Hal ini mencakup berbagai jenis tindak kriminal, termasuk (namun tidak terbatas) praktik-praktik seperti penerbitan izin pemanenan kayu secara ilegal, korupsi pada alokasi perizinan, pemanenan yang melebihi batas di dalam wilayah yang telah diberi izin, penghindaran pajak dan pelanggaran undang-undang perlindungan sosial. Yang terpenting, hal ini juga mencakup penebangan dan konversi hutan yang terjadi dengan melanggar hak-hak masyarakat lokal dan komunitas adat, yang seringkali bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka dan yang paling banyak mengalami penderitaan dari deforestasi.

Respon terhadap penebangan liar di pasar-pasar besar

Penebangan liar dipicu oleh penjualan kayu yang berasal dari tindakan pelanggaran hukum, yang banyak memasuki perdagangan internasional. UE dan AS merupakan kalangan importir dan konsumen kayu dan produk-produk kayu dari sumber ilegalyang terbesar di dunia. Sebagai suatu upaya untuk mengatasi keterlibatannya dalam krisis global ini, keduanya baru-baru ini telah mengesahkan legislasi yang bertujuan untuk mencegah impor dan perdagangan kayu yang berasal dari sumber ilegal. Implementasi yang efektif dari hukum-hukum tersebut – US Lacey Act dan European Union Timber Regulation (EUTR) – sangat penting bagi kesuksesan upaya yang lebih luas untuk menghentikan penebangan liar.

Meskipun tujuan khusus dari peraturan tersebut adalah untuk mengurangi hingga menghentikan impor kayu ilegal ke dalam pasar di masing-masing negara tersebut, sesungguhnya ia memiliki nilai yang jauh lebih besar. Peraturan tersebut fokus pada meningkatkan tekanan bagi negara-negara konsumen lainnya, seperti Cina dan Jepang, untuk mengesahkan legislasi serupa dan lebih jauh menekan pasar kayu ilegal. Di Eropa, EUTR merupakan komponen kritis dari suatu paket tindakan yang lebih luas yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola hutan. Beberapa langkah terpenting dalam hal ini adalah dikembangkannya perjanjian-perjanjian bilateral antara UE dengan banyak negara penghasil kayu terbesar di wilayah tropis.

Perjanjian-perjanjian ini, yang dikenal sebagai Voluntary Partnership Agreements (VPA) / Perjanjian Kemitraan Sukarela, memiliki berbagai dampak positif. Perjanjian-perjanjian tersebut mendorong pengembangan sistem-sistem verifikasi legalitas yang akan menutup akses seluruh pasar – termasuk pasar domestik – terhadap kayu ilegal. Yang terpenting, perjanjian-perjanjian tersebut menjangkau akar permasalahan penebangan liar dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, reformasi tata kelola yang bisa memiliki dampak positif jauh melampaui hutan. Tanpa EUTR yang ditegakkan dengan tepat, terdapat jauh lebih sedikit insentif bagi beberapa negara untuk mengimplementasikan perjanjian-perjanjian ini.

Atas alasan inilah, kesuksesan maupun kegagalan dari peraturan-peraturan ini memiliki implikasi yang lebih luas dari segi perjuangan untuk mengatasi penebangan liar dan peningkatan perlindungan atas hak-hak masyarakat yang bergantung pada hutan secara global. Penjelasan lebih terperinci mengenai peraturan-peraturan tersebut dan bagaimana peraturan tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengatasi penebangan liar dengan memanfaatkan informasi yang disediakan oleh masyarakat sipil bisa dilihat dibawah ini.

US Lacey Act

Pada tahun 2008, AS menjadi negara pertama di dunia yang melarang impor kayu yang bersumber dari praktik ilegal dari negara lain. Negara tersebut melakukan hal ini melalui amandemen terhadap legislasi yang sudah ada sebelumnya (Lacey Act tahun 1900) yang sebelumnya hanya diterapkan terhadap hewan dan produk-produk hewani. Berdasarkan amandemen tersebut, impor, ekspor, mengangkut, menjual, menerima atau memperoleh tumbuhan apapun yang bersumber dari praktik ilegal merupakan tindak kejahatan. Meskipun peraturan ini diterapkan secara umum terhadap semua jenis tanaman dan yang dihasilkan secara domestik maupun asing, tujuan dan dampak amandemen tersebut adalah untuk melarang impor dan penjualan kayu ilegal dari luar negeri.

Lacey Act mendefinisikan kayu yang bersumber dari praktik ilegal sebagai kayu yang dipanen, diangkut atau dijual dengan melanggar hukum asing yang melindungi atau mengatur tentang pemanenan kayu, tanpa disertai pembayaran pajak negara yang relevan, atau bertentangan dengan langkah-langkah pengendalian ekspor terkait kayu. Potensi hukuman dibawah Lacey Act berkisar antara denda hingga penjara, tergantung dari tingkat pelanggaran dan sejauh apa perusahaan yang melanggar mengetahui (atau seharusnya mengetahui) tentang tindakan pelanggaran hukum tersebut. Produk-produk kayu yang diimpor dengan melanggar Undang-undang tersebut bisa disita seberapapun tingkat pelanggaran yang dilakukan atau pengetahuan yang dimiliki.

Suatu ketentuan tambahan penting yang merupakan bagian dari amandemen Lacey Act tahun 2008 adalah deklarasi impor. Diterapkan secara bertahap, peraturan tersebut sekarang mewajibkan semua perusahaan yang mengimpor produk-produk kayu keras[4] untuk mengumpulkan deklarasi formal (Deklarasi Produk Kayu / Plant Product Declaration) yang menyatakan spesies dan negara dimana kayu tersebut dipanen. Pengiriman yang sampai tanpa deklarasi yang akurat bisa disita, dan perusahaan-perusahaan yang diketahui sengaja memberikan informasi palsu dalam suatu deklarasi bisa diadili dan didenda.

Mulai bulan April 2016, ada beberapa kasus impor kayu ilegal besar yang diadili berdasarkan amandemen Lacey Act. Yang pertama melibatkan gitar Gibson, dan terkait dengan impor kayu eboni yang berasal dari Madagaskar. Meskipun sumber kayu yang ilegal merupakan faktor yang berkaitan dengan hal ini, kasus tersebut juga melibatkan berbagai tuduhan ekspor ilegal dari negara pihak ketiga (India) dan pemalsuan deklarasi impor ke dalam wilayah AS. Kasus yang kedua melibatkan suatu konsinyasi kayu gelondongan dari Peru yang tiba pada tahun 2009 dan disita berdasarkan ketentuan deklarasi dalam Lacey Act, dengan dasar kesengajaan dalam kesalahan penyebutan klasifikasi kayu tersebut sebagai produk kayu jadi. Terdapat juga bukti dimana eksportir tidak memiliki bukti resmi legalitas kayu tersebut.

Kasus yang paling terkini melibatkan bahan lantai yang diproduksi di Cina dari kayu yang dipotong di Timur Jauh Rusia dan Myanmar. Pada bulan Oktober 2015, perusahaan yang terlibat tersebut (ritel bahan lantai kayu AS, Lumber Liquidators) mengaku bersalah atas penyelundupan kayu ilegal ke wilayah AS, dan diwajibkan untuk membayar denda sejumlah lebih dari AS$ 10 juta dan beberapa hukuman lainnya. Perusahaan tersebut mengaku bersalah atas lima pelanggaran terpisah, empat diantaranya melibatkan pernyataan palsu mengenai negara dimana kayu tersebut dipanen dan jenis spesies kayu sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Produk Tanaman. [5]

Kasus kayu gelondongan dari Peru dibongkar berdasarkan informasi rahasia yang diberikan oleh seorang pedagang. Kasus Gibson dan Lumber Liquidator dipicu oleh informasi yang dikumpulkan oleh LSM.

EUTR

Pada tahun 2010, Uni Eropa mengikuti langkah-langkah AS dengan mengesahkan legislasi kriminalisasi impor kayu yang bersumber dari tindakan yang melanggar hukum di negara asalnya. Legislasi tersebut, yang dikenal sebagai European Union Timber Regulation (EUTR) / Peraturan Kayu Uni Eropa, efektif berlaku pada bulan Maret 2014. Meskipun diberlakukan atas alasan yang sama, EUTR berbeda dengan Lacey Act dalam beberapa hal penting.

  • Penerapan terhadap rantai pasok: EUTR hanya diterapkan terhadap perusahaan-perusahaan yang memanen atau mengimpor (“memasarkan”) kayu yang berasal dari sumber ilegal, dan tidak diterapkan terhadap perusahan-perusahaan lainnya di sepanjang rantai pasok.
  • Cakupan Produk: EUTR hanya berlaku bagi produk-produk kayu yang berada di dalam daftar khusus. Ada beberapa pengecualian penting yang meliputi arang, instrumen musik, bingkai gambar, buku cetak dan beberapa jenis kayu perabot.
  • Uji Tuntas (due diligence): Selain menerapkan kriminalisasi terhadap impor kayu yang bersumber dari praktik pelanggaran hukum (‘larangan’), EUTR juga menerapkan suatu persyaratan hukum bagi para importir untuk melakukan ‘uji tuntas’ ketika membeli kayu. Kegagalan dalam melakukan uji tuntas juga merupakan pelanggaran hukum.
  • Organisasi pemantau: Untuk membantu implementasi ketentuan uji tuntas, EUTR juga menyertakan beberapa peraturan terkait pengakuan resmi (dan pemeriksaan terhadap) ‘Lembaga Pemantau’ pihak ketiga yang bisa disewa oleh perusahaan untuk membantu mereka melakukan uji tuntas.

Perbedaan terbesarnya kemungkinan terdapat pada ketentuan uji tuntas. Hal ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan secara resmi diminta untuk mengikuti prosedur-prosedur tertentu untuk meminimalisir resiko dimana kayu yang mereka impor bersumber dari tindakan yang melanggar hukum. Kegagalan untuk melakukan hal ini merupakan pelanggaran hukum dengan sendirinya – pejabat resmi tidak perlu membuktikan bahwa kayu tersebut bersumber dari tindakan yang melanggar hukum. Ambang batas bukti yang diperlukan untuk mengajukan kasus dibawah EUTR karenanya jauh lebih rendah dibandingkan Lacey Act. Hal ini berarti bahwa serangkaian bukti yang lebih luas bisa digunakan untuk membantu implementasi dan penegakan.

Sama halnya dengan Lacey Act, EUTR hanya diterapkan bagi beberapa jenis pelanggaran hukum tertentu di negara asal pasokan. Dalam hal ini, pelanggaran hukum  yang tercakup termasuk kayu yang melanggar legislasi yang mengatur mengenai hak-hak untuk memanen, proses-proses pemanenan (seperti kontrol lingkungan), pajak-pajak terkait pemanenan kayu, dan kontrol perdagangan dan bea cukai terkait sektor kehutanan. Berbeda dengan Lacey, EUTR juga secara spesifik mencakup pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum yang mengatur mengenai pemanfaatan dan hak-hak tenurial masyarakat lokal yang terdampak oleh penebangan.

Meskipun EUTR diterapkan bagi semua Negara Anggota Uni Eropa, merupakan tanggung-jawab setiap negara anggota untuk menerbitkan hukum nasional yang mendefinisikan hukumannya, mendirikan otoritas yang ditugaskan untuk mengimplementasikan hukum tersebut, dan menegakkannya dalam cakupan batas wilayah teritori masing-masing. Pada bulan Maret 2016, semua Negara Anggota terkecuali Hungaria sudah mengambil beberapa langkah dasar pada hukum dan peraturan masing-masing. Hal ini bukan berarti bahwa negara-negara lainnya sudah mengimplementasikan hukum tersebut secara efektif atau bahwa penalti yang diterapkan sudah berhasil menciptakan pelarangan, sebagaimana diatur dalam EUTR.

Meskipun hukuman maksimal yang bisa diterapkan berdasarkan EUTR merupakan hal yang sangat penting di banyak Negara Anggota, hingga saat ini belum pernah dilakukan penuntutan berdasarkan elemen larangan, dan tidak ada hukuman-hukuman signifikan yang dikenakan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan uji tuntas. Beberapa kasus menarik yang sedang berjalan berdasarkan elemen uji tuntas EUTR termasuk suatu kasus yang melibatkan perusahaan Belanda terkait impor kayu tropis gelondongan dari Kamerun, dan suatu perusahaan Swedia atas impor kayu jati yang berasal dari Myanmar dan diperdagangkan lewat Thailand. Kasus yang pertama berasal dari bukti yang diberikan oleh sebuah LSM.

[1] Lawson, S. & MacFaul, L.., 2010. Illegal Logging and Related Trade: Indicators of the Global Response, Chatham House, https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Energy%2C%20Environment%20and%20Development/0710pr_illegallogging.pdf

[2] Lawson, S. 2014. Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations, Forest Trends, http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4718.pdf

[3] ibid.

[4] Beberapa kategori produk-produk kayu yang dikenai ketentuan Deklarasi berdasarkan Lacey sudah diperluas secara bertahap antara tahun 2008 hingga 2015. Pada saat penulisan, kategori-kategori produk utama yang dikecualikan adalah produk-produk yang terbuat dari serat kayu, serbuk atau serpih, termasuk bubur, kertas, papan serat dan papan partikel. Daftar lengkap produk-produk yang harus dideklarasikan tersedia di

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/import-information/SA_Lacey_Act

[5] USA v Lumber Liquidators Inc, Plea Agreement, 7th Oct 2015 – https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1396033/000114420415058462/v421764_ex10-1.htm